BENTUK PEMERINTAHAN PASCA KHILAFAH MENURUT BEBERAPA NEGARA MUSLIM (ZAMAN MODERN)

Artikel ini akan membahas beberapa negara muslim secara singkat. Fokus bahasannya hanya disekitar sistem dan bentuk pemerintahan masing-masing negara secara global. Tujuannya untuk melihat betapa beragamnya sistem dan bentuk pemerintah­an di kalangan umat Islam di zaman moden ini.[1]

1. Turki.

Babak ke empat atau perubahan terakhir dari praktek pemerintahan di Dunia Islam terjadi di abad XX yang dipelopo­ri oleh Mushthafa Kemal Attaturk di tubuh Kerajaan T urki Usmani. Kerajaan ini menjadi pemerintahan berbentuk republik dan disusun pula konstitusinya pada tahun 1921, dan ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Perubahan ini terjadi atas usul Mushthafa Kemal kepada Dewan Nasional Turki (diben­tuk tahun 1920) untuk menghapuskan lembaga kesultanan yang disetujui Dewan di tahun 1922, dan sebagai gantinya dibentukRepublik Turki pada bulan Oktober 1923 dan Mushthafa Kemal dipilih sebagai Presidennya yang berkedudukan di kota Ankara.

Sebagai imbalan atas penghapusan lembaga itu, usul golongan Islam agar satu artikel ditambahkan dalam konstitusi yang menya­takan agama resmi negara Republik Turki adalah Islam, diterima oleh Dewan. Dalam pada itu Khalifah di Istanbul dibiarkan tetap memegang kekuasaan sucinya. Tapi karma kedua penguasa ini, Khalifah dan Presiders Baling bersaing dan sama-sama bersikap sebagai Kepala Negara, maka akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhalifahan` pun dihapuskan oleh Dewan Nasional sekaligus berakhirnya pernerintahan bentuk khilafah di Dunia Islam. Sejak itu Turki menjadi negara republik yang murni.

Tampaknya baik Mushthafa Kemal maupun Dewan Nasional belum puas dengan terobosan itu. Mereka ingin membebaskan Negara Turki dari label agama. Untuk itu, di tahun 1928 artikel 2 konstitusi tentang agama negara dihapuskan, dan di tahun 1937 prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam konstitusi.[2] Dengan perubahan itu, Konstitusi Turki Pasal 1 menyatakan bahwa negara Turki adalah negara republik, nasionalis, kerakyatan, kenegaraan, sekularis dan revolusionis. Kedaulatan negara menurut Pasal 3 tanpa syarat berada di tangan bangsa, dan semua warga negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki (Pasal 88).

Sebelum penghapusan artikel 2 itu, Mushthafa Kemal telah menghapuskan institusi agama, seperti Biro Syaikh al-Islam, Kementerian Syariat, dan Mahkamah Syariat di tahun 1924. Perkawinan tidak lagi menurut syariat tetapi menurut hukum sipil. Demikian juga sekolah-sekolah agama ditutup, dan pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah. Sebagai gantinya didirikan sekolah yang khusus membina imam dan khatib, dan di Universi­tas Istanbul didirikan Fakultas Ilahiyat. Semua lembaga pendidikan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik Mushthafa Kemal yang selalu didukung oleh Dewan Nasional tersebut, bertujuan untuk membawa Republik Turki menjadi negara seku­ler murni dan negara moden yang maju. Mushthafa Kemal dengan paham sekularismenya, menurut Harun Nasution, tidak bermaksud menghilangkan Islam dari masyarakat Turki. Tujuan­nya adalah menghilangkan kekuasaan agama di lapangan politik dan pemerintahan.

Bersamaan dengan semangat sekularisme Mushthafa Kemal dan Para pengikutnya untuk membawa Negara Turki mengikuti pola hidup dan budaya Barat, semangat keislaman rakyat tetap hidup. Fenomena ini mendapat tanggapan dari pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru terhadap Islam. Pelajaran agama di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, sekolah imam dan khatib, dan Fakultas Teologi yang sejak tahun 1935 ditutup dan dihapuskan, sejak tahun 1946 dihidupkan kembali sebagai sikap konsesi pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang tak dapat dibendung.

2. Mesir.

Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik sejak tahun 1952 dengan nama resmi Republik Arab Mesir. Sebelum­nya, sejak tahun 1952 setelah merdeka dari Inggris, Mesir adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Pada tahun 1952, pemerintahan monarki itu dijatuhkan oleh Gamal Abdul Nasser, dan mengubahnya menjadi negara republik. Konstitusi 1971 dan diamandemen tahun 1980 tetap bertahan dan berlaku secara efektif. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden dengan masa jabatan 6 tahun. Presiden dipilih oleh Dewan Rakyat yang beranggotakan 458 orang. Sejumlah 448 orang dipilih langsung oleh rakyat, dan 10 orang anggota lagi dipilih oleh presiden. Presiden diberi hak menunjuk wakil presiden, memiliti anggota kabinet, membubarkannya dan membentuk anggota kabinet baru .[3]

Konstitusi 1980 menyatakan Republik Arab Mesir adalah negara demokrasi dan sosialis. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Semua warga negara memperoleh status persamaan di depan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, asal keturun­an, agama atau keyakinan. Kepada warga negara diberikan hak kebebasan menyatakan pendapat, membentuk dan memasuki partai politik. Ditetapkan pula Islam adalah agama negara, bahasa Arab bahasa resmi negara, dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembuatan dan perumusan undang-­undang. Tapi dalam prakteknya hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya di bidang-bidang pembagian warisan, perkawinan dan wakaf. Sedangkan bidang-bidang perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama satu-satunya. la hanya sebagai salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir.

3. Irak.

Adalah negara republik di bagian barat daya Asia. Nama resmi Republik Irak. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden. Konstitusi 22 September 1968 menyatakan, Republik Irak adalah negara demokrasi rakyat dan negara berdaulat. Politik ekonomi negara didasarkan pada sosialisme. Karma itu negara Irak disebut juga negara sosialis demokratis. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Dewan Komando Revolusioner. Anggota Dewan ini adalah para pernimpin penting partai Ba'th, Partai Politik Sosialis Arab. Para pemimpin Dewan dan Partai adalah para pejabat teras militer. Dewan Komando Revolusioner dikepa­lai oleh presiden, yang juga komandan angkatan bersenjata. Dewan Komando ini bertugas membuat dan menetapkan kebijak­sanaan umum pemerintah, mengumumkan undang-undang hing­ga pemilihan Dewan Nasional. Administrasi pemerintahan dilak­sanakan oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh presiden. Anggota lembaga legislatif beranggotakan 250 orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.[4]

Sistem peradilan disamping peradilan lain, juga ada peradil­an agama menurut syariat Islam. Peradilan ini hanya menangani masalah-masalah status perorangan dan masalah-masalah agama berdasarkan hukum Islam tradisional. Demikian juga penganut agama lain, seperti Kristen dan Yahudi masing-masing memiliki peradilan agama.

4. Syria.

Adalah negara republi.k yang merdeka sejak tahun 1948. Nama resmi Republik Arab Syria. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden, yang paling berkuasa di negara itu. Konstitusi 1973 menyatakan bahwa Syria adalah negara "demo­krasi rakyat sosialis". Presiden dipilih oleh rakyat sekali dalam tujuh tahun. Dewan Rakyat yang beranggotakan 195 orang adalah pembuat undang-undang dan dipilih sekali empat tahun. Di bawah Konstitusi Syria, presiders juga adalah pemimpin Partai Bath yang mengontrol mekanisme politik pemerintahan Syria. Partai Politik Sosialis Arab ini bersama empat partai lain membentuk organisasi sosialis yang disebut Front Progresif Nasional unfuk memperjuangkan cita-cita paham sosialisme. Disamping peradil­an umum, di tubuh organisasi pemerintahan Republik Arab Syria terdapat juga peradilan agama. Setiap komunitas agama mempu­nyai peradilan untuk mengurus masalah-masalah perkawinan, perceraian dan harta warisan .[5]

5. Arab Saudi.

Negara ini adalah berbentuk monarki atau kera­jaan. Nama resmi, Kerajaan Arab Saudi (Al-Mamlakah al-'Arabi­yah al-Sa' udiyah). Negara kerajaan ini dibentuk pada tahun 1932 oleh Abdul Aziz al-Saud. Kepala negara dan pemerintahan adalah raja. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh para pembantu raja yaitu dewan menteri dan bertanggung jawab kepada raja. Para menteri yang memimpin departemen masing-masing berhak memberikan usulan dan saran kepada raja. Raja juga berkedudukan sebagai pembuat undang-undang, sebagai pernimpin politik dan imam atau pemimpin agama. Raja dipilih adalah dan dari keluarga besar Saudi. Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki kons­titusi tertulis. Sistem hukum yang dipakai adalah syariat Islam yang berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum Kerajaan. Artinya baik al-Qur'an maupun produk hukum hasil ijtihad para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan- Undang Undang Dasar Kerajaan Arab Saudi. Syariat Islam dilak­sanakan oleh mahkamah-mahkamah syariah bersama para ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat kerajaan. Walau­pun Arab Saudi negara monarki dan berhukum kepada syariat Islam, namun tidak berarti menganut "monarki absolut" dan “monarki theokrasi". Sebab, kekuasaan raja dibatasi oleh Syariat itu sendiri dan is harus tunduk kepadanya, dan di tubuh organisasi Kerajaan itu terdapat pula Majelis Syura yang anggota-anggota­nya ditunjuk oleh raja.[6]

6. Jordan.

Negara ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris di tahun 1946. Negara ini juga berbentuk monarki, tapi monarki yang berkonstitusi. Nama resmi adalah Kerajaan Jorda­nia Hasyimiyah, dan diperintah oleh seorang raja. Menurut Kons­titusi 1952, raja juga sebagai panglima angkatan bersenjata, mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet sebagai pelak­sana kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif berada pads par­lemen yang terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Raja. Senat beranggotakan 60 orang yang diangkat oleh Raja. Anggota DPR sebanyak 60 orang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan yudikatif berada pada berbagai mahkamah yang bebas. Islam adalah agama negara dan bahasa Arab bahasa resmi. Semua warga negara memperoleh persamaan di depan hukum, dan memperoleh hak kebebasan menyatakan pendapat. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum utama dalam pembuatan hukum dan undang-undang.[7]

Negara lain yang mengambil bentuk monarki berkonstitusi adalah Maroko. Undang-undang Dasarnya menyatakan bahwa Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis. Kedaulatan berada di tangan bangsa, dan Islam adalah agama negara. Semua warga negara bebas menyatakan pendapat. Negara Kerajaan ini menganut sistem banyak partai. Hukum Islam hanya berlaku di bidang-bidang tertentu, yaitu perkawinan, pembagian harts warisan dan wakaf menurut mazhab Maliki.

7. Uni Emirat Arab.

Negara ini merdeka pads tahun 1971 dari Inggris yang terletak di pantai timur Semenanjung Arab. Nama resmi adalah Al-Imarah al-'Arabiyah al-Muttahidah (United Arab Emirates). Uni Emirat Arab adalah negara federasi Islam dari tujuh keemiran, yaitu Abu Dhabi, Al-Fujairah, Dubai, Shar­jah, Umm al-Qaiwain, Ajman dan Ras al-Khaimah. Kepala negara serikat atau federasi tujuh keemiran ini adalah presiden. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Konstitusi 2 De­cember 1971 menyebutkan setup keemiran diperintaholeh seorang emir yang mengontrol urusan dalam negeri. Pemerintah federal emirat mengawasi urusan luar negeri. Ketujuh emir membentuk Dewan Pemerintahan Tertinggi yang bertugas memilih presiden dan wakilnya, salah seorang dari mereka, sebagai kepala negara federal, mengangkat perdana menteri yang memimpin pemerin­tahan dan dibantu oleh Deputi menteri dan kabinet yang disebut Dewan Menteri. Lembaga legislatif disebut Dewan Federal Nasi­onal yang beranggotakan 40 orang, wakil-wakil terpilih dari tujuh keemiran. Abu Dhabi dan Dhubai masing-masing mendapat 8 kursi, Sharjah dan Ras al-Khaimah masing-masing 6 kursi, dan tiga emirat lain masing-masing 4 kursi. Dewan Menteri bertang­gung jawab kepada Dewan Pemerintahan Tertinggi yang meme­gang kekuasaan eksekutif, hak inisiatif dan implementasi hokum federal. Perdana menteri dan menteri-menteri lain diangkat oleh presiden atas dasar konsultasi. Hukum Islam diberlakukan bagi semua warga negara. Sistem hokum terdiri dari undang-undang sipil dan hukum Syariat Islam.[8]

---

[1] Dr. J.Suyuthi Pulungan,M.A,Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2002,hlm.180.

[2] Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 151.

[3] Michael Adams (ed.) The Middle East, artikel “ Egypt” , Facts on Publications, New York, Oxford, England,1988, dan Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 10, PT Cipta Adi Perkasa, Jakarta, 1998,hlm.282.

[4] Michael Adams (ed) ibid,,artikel “iraqy”.

[5] Michael Adams (ed) ibid,,artikel “Syria”.

[6] Micheal Adams (ed), ibid. artikel “Arab Saudi”. Lihat pula Ensiklopedi Nasional Indonesia,Jilid2, hlm.212-213, Munawir Sjadzali,Islam dan Tata Negara, Ajaran , sejarah dan pPemikiran, UI-Press, Jakarta,1990,hlm.221-222.

[7] Micheal Adams (ed.) artikel “Jordan, dan The World Book Encyclopaedia, Vol.11, artikel “ Jordan”, World Book, Inc, London,1986.

[8] Micheal Adams (ed.) op.cit, artikel “United Arab Emirates”

Read more...

Kaleidoskop 2009; Ironi semalam fenomena akan datang

Salam Negarawan,

Kepada pengunjung-pengunjung yang dirahmati Allah sekalian. Agak lama tidak bersua... Alhamdulillah telah berlalu tahun baru Hijrah dan tahun baru masehi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan memberi keazaman untuk melaksanakan agenda mendaulatkan Islam ke depan. Mungkin artikle ini agak kelewatan sedikit, berikutan ada beberapa komitmen yang terpaksa di dahulukan. Tahun 2009 telah banyak meninggalkan kenangan pahit manis, suka dan duka kepada kita. Namun sejauh manakah iktibar yang kita dapat ambil daripada peristiwa bersejarah yang telah dilakarkan. InsyaAllah mungkin sekadar kaleidoskop 2009 untuk renungan akhir tahun untuk meciptakan paradigma pergerakan kedepan yang lebih unik.

Di kejauhan ini kita dapat juga menyaksikan beberapa peristiwa besar yang berlingkar disekeliling kita. Dimulai dengan isu seputar rampasan kuasa di Perak yang dilakukan oleh kerajaan BN dan Oknum yang tertentu sekaligus telah mencemarkan kedaulatan demokrasi tanah air, kes pembunuhan tragis Altantuya yang masih belum tuntas sekaligus mencemarkan nama baik proses peradilan dan hancurnya teori separation of power (wujudnya mafia pengadilan), satu demi satu berlaku runtuhan dan kerosakan fizik pada bangunan pemerintahan projek kerajaan contoh seperti stadium di Kuala Terengganu, bangunan mahkamah dan Jambatan, rebutan kuasa dikalangan pemimpin MCA, spekulasi kematian Teoh Beng Hock di pejabat SPRM sewaktu penyiasatan dijalankan, hilangnya jet F5E bernilai 100 juta, skandal sex oleh pemimpin tertinggi MCA, Isu Unity Government sehingga berlaku kegoncangan dalam PAS dan mendapat respon negatif dari regu politik Pakatan Rakyat, tentangan rakyat terhadap perlaksanaan PPSMI, kemenangan Pro-mahasiswa dalam Pilihanraya Kampus (PRK), kejayaan mahasiswa menggugat AUKU, penggunaan e-voting dalam pilihanraya kampus akan datang, pembunuhan karakter dengan dakwaan tuduhan liwat oleh Saiful Bukhari ke atas Anwar Ibrahim, skandal korupsi di PKFZ; jerung terlepas bilis didakwa, peralihan kuasa Pak Lah kepada Najib, 1Malaysia selepas retorik Islam Hadhari, paket demi paket ekonomi dicanangkan, pilihanraya kecil demi pilihanraya kecil bermula dari Kuala Terengganu, Bukit Gantang, Permatang Pasir, Manik Urai yang terakhir di Bagan Pinang, isu wang royalti yang dituntut oleh kerajaan Kelantan, perletakkan jawatan Ketua Pengarah SPRM Dato Seri Ahmad Said yang menimbulkan pelbagai tanda tanya publik, dan bermacam-macam lagi isu publik.

Berikut tidak ketinggalan peristiwa yang berlegar di nusantara (Indonesia) iaitu Isu terrorisme pengeboman di Jakarta, kejayaan membanteras Nurdin M.top, isu Ahmadiyah yang akhirnya membuat presiden kecut perut untuk mengeluar Keppres, dilaksanakan Pemilu dan Pilpres sehingga SBY dan Boediyono Berjaya menaiki takhta kepresidenan, isu neo-liberalisma, buaya vs cicak; KPK di gugat oleh POLRI berikutan penyalahgunaan kuasa dan wenangan, dakwaan ke atas Antasari Azhar Ketua KPK terhadap pembunuhan ke atas seorang tokoh korporat, isu Prita dan rumah sakit Omni berkesudahan dengan pembebasan ke atas Prita, skandal korupsi Bank Century, Kegoyahan hubungan antara tanah air Malaysia dan Indonesia berakibat dari isu yang menimbun bermula krisis pulau Sipadan dan Ligitan, kebudayaan (tari pandet dan lagu kebangsaan;lagu terang bulan), Blok Ambalat, Manohara dan kekejaman ke atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI), berlaku gempa Bumi Sumatera Barat dan Bandung, isu LAPINDO akibat dari kerakusan tangan manusia, pengesahan Raqan Acara Jinayah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan berakhir dengan penolakan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Rundingan kesepakatan ekonomi terbuka (FTA) antara Indonesia dan China, dan yang terakhir meninggalnya tokoh pluralis Gus Dur.

Tidak lupa juga isu antarabangsa bermula dengan penyerangan ke atas Gaza dan palestin oleh rezim yahudi laknatullah, kemenangan besar Barrack Obama dalam pilihanraya presiden, goncang wallstreet dan memberi effect kepada kegawatan ekonomi dunia, kenaikan harga minyak dunia, propaganda dan manuver halus yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran melalui isu pemberdayaan uranium dan nuklear, demontrasi besar-besaran menolak keputusan pilihanraya presiden yang dimenangi oleh Ahmadinejad dan reformasi pemerintahan di Iran yang diketuai oleh Mir Hossein Musavi (agenda barat), perjanjian kesepakatan nuklear dan strategis antara Amerika dan Rusia yang berlatarbelakangkan pemonopolian penjualan senjata, sang pahlawan PM Turkey yang sangat vocal mengkritik Simon Peres sewaktu forum ekonomi serantau, perlawanan antara gelombang kuning dan merah di Thailand serta tragedi berdarah menimpa umat Islam di selatan Thailand, penambahan perajurit AS ke misi di Afghanistan, krisis kemanusiaan yang berlaku pada umat Islam di Rohingya Myanmar, konflik politik di Pakistan sehingga mengorbankan tokoh politik Benazir Bhuto, konflik umat Islam Uighur di China, perlawanan Tibet ke atas pemerintahan China, konflik etnik di Sudan, Mesir menyekat bantuan ke Palestin, kongress deklarasi Alam Sekitar di Kompenhagen Denmark yang mendiskriminasikan negara-negara membangun, hari korupsi dan HAM sedunia dan lain-lain lagi isu yang mendunia.

Banyak peristiwa dan isu yang tidak terungkapkan, seharusnya isu ini mempunyai daya kritis dan analisis tetapi hanya sekadar ungkapan sahaja. Mungkin keterbatasan masa untuk menulisnya dan dilihat sangat panjang penyampaiannya..

Tentangan Yang dipikul

Menikmati demokrasi merupakan satu perkara yang tidak memungkin jika setiap level tatanan social, politik, ekonomi mengalami permasalahan. Dinamika yang berlaku sebegini akan membantutkan perjalanan social dalam menuju kepada tingkat kesejahteraan. Boleh jadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ini akan terbantut akibat daripada perubahan global dan boleh jadi juga tingkat korupsi dan jenayah birokrasi melanda ketika dalam pendistribusian kesejahteraan masyarakat.

Biarpun harapan meninggi gunung dan konsep mencanak gempak dengan mengharap kadar fiskal kerajaan berkurangan daripada 7.4 peratus kepada 5.6 peratus tahun depan nyata hanya retorika semata-mata. Upaya penghasilan pemerintah dapat dipertingkatkan dengan mengoptimakan sektor ekonomi yang mendukung seperti sector real seperti pertanian, perikanan dan penghasilan perusahaan yang lain bagi meningkat capaian Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun liberalisasi ekonomi telah digegak gempitakan dan penswastaan sedang dijalankan namun kerajaan masih belum jelas dan tidak fokus yang sektor mana yang menjadi tanggung jawab kerajaan. Sehingga akhirnya wujud pemonopolian yang akhirnya merugikan rakyat. Dan kerajaan terpaksa mengisytiharkan bail out dan menanggung beban akibat daripada unsur Kapitalisme dan pemonopolian yang berlaku. Inilah akibatnya apabila Korupsi dan Rasuah di Industrikan. Kedaulatan tanah air boleh tergadai dan terjual gara-gara korupsi.

Bukti awal tahun lagi sudah menunjukkan program ekonomi yang dicanangkan telah menemui kegagalan ialah dengan berlaku Inflasi dan termasuk juga yang menjadi beban rakyat adalah kenaikan harga gula yang menjadi keresahan rakyat. Harga runcit gula dinaikkan sebanyak 20 sen sekilogram kepada RM1.65 di Semenanjung dan RM1.75 di Sabah dan Sarawak bermula 01.01.2010 seperti yang dimaklumkan oleh kata Ketua Setiausaha KPDNKK Datuk Mohd Zain Mohd Dom yang menjadi kambing hitam Kerajaan Barisan Nasional. Begitu juga dengan masalah kenaikan harga minyak kepada USD 80 setong pula, dijangka bakal ditangani oleh dengan menaikan harga minyak dipasaran tempatan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Termasuk juga persaingan antara matawang, matawang negeri jiran rupiah sedang mengalami peningkatan sedangkan ringgit Malaysia semakin merudum.

Inilah coretan yang jendela 2009 yang telah dilabuhkan. Logiknya permasalahan yang timbul pada 2009 adalah bibit daripada 2008 atau sebelum 2008 lagi seperti isu skandal PKFZ. Berbaki lagi, bagaimanakah kita memposisikan diri kita untuk akan datang pada tahun 2010. Sedangkan krisis pada 2009 telah menimbun dan berkutat. Problematika yang belum dituntaskan lagi. Semakin menimbun dan akhirnya problem, masalah dan persoalan bangsa diwariskan kepada generasi akan datang untuk diselesaikan yang entah bila kebangkitannya generasi baru tersebut.

Sememangnya tahun 2010 dan kedepan adalah tahun yang paling mencabar. Tahun yang memikul problem tahun-tahun yang lalu. Seperti biasa rakyat dan ummat akan menelan kekecewaan akibat kebobrokan dan ketidakjujuran pemimpin-pemimpin. Tiada harapan lain yang disandarkan kepada oleh umat melainkan harapan wujud dan terlestarinya pembaharuan. Pembaharuan yang dilakukan oleh pemimpin berwawasan aqidah Islamiah sebagai visi, dan bercita-cita melaksanakan pemerintahan yang adil yang di dalamnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum syara dan mengutamakan kemaslahatan. Lebih-lebih pemimpin tersebut mempunyai komitmen internasional untuk menyatukan antara negara-negara Islam sehingga kepada puncak Ustaziyatul Alam dan terhapuslah konsep Negara bangsa.

Mahu tidak mahu kepada pemudalah sandaran perubahan.Yang akan menjadi pewaris agama, bangsa dan Negara, dan bakal menerajui perubahan yang signifikan dengan cara mendalami bagaimana harus mengurus perubahan. Agar perubahan yang dilakukan itu lebih bersistematik dan bersolusi cerdas. Serta revolusi yang dilancarkan tidak terdapat rongga yang kosong…Semoga sisa-sisa waktu, tempat dan kekuatan yang berbaki ini dapat dimanfaatkan untuk Islam…

Wallahualam…

Siru ala barakatillah…

Read more...